Dalam transaksi antara pihak-pihak yang berafiliasi, praktik transfer pricing merupakan hal yang biasa. Karena pada hakikatnya transfer pricing tersebut dilakukan dalam rangka menentukan harga di antara pihak-pihak yang berafiliasi tersebut. Praktik transfer pricing menjadi salah ketika digunakan untuk mendapatkan manfaat pajak tertentu.

Salah satu transaksi yang sering dilakukan diantara pihak berafiliasi adalah pembayaran marketing fee atau biaya pemasaran oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam grup yang sama. Marketing fee memiliki definisi yang sama dengan namanya, biaya pemasaran. Yakni all of the hitherto separate charges relating to marketing and advertising (semua biaya yang dikeluarkan wajib pajak terkait pemasaran dan periklanan). 

Mengapa saya menjuduli tulisan ini dengan kata hati-hati? Karena pada saat pemeriksaan pajak marketing fee tersebut dapat dikoreksi oleh auditor pajak sampai dengan 100%. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? 

  1. Pasal 9.1 OECD Model Convention menyebutkan “where … conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly”. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa apabila di antara dua entitas telah menciptakan atau memaksakan suatu kondisi dalam hubungan komersial atau keuangan mereka yang berbeda dari kondisi yang akan tercipta di antara para pihak independen, maka setiap keuntungan yang akan, tetapi terbatas pada hanya untuk kondisi-kondisi yang diciptakan atau dipaksakan tersebut, telah diakui oleh salah satu entitas, tetapi dengan alasan-alasan tersebut belum diakui, dapat dimasukkan sebagai laba entitas tersebut dan dapat dipajaki sebagaimana mestinya.
  2. Pasal 18 ayat (3) UU PPh juga mengatur bahwa Dirjen Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utag sebagai modal untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.
  3. Menurut kerangka konseptual pelaporan keuangan, beban/expenses adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pengeluaran atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan pada ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanam modal. 
  4. Pada dasarnya marketing fee memenuhi definisi beban secara akuntansi, oleh karenanya dalam hal memenuhi syarat 3M (dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka penghasilan kena pajak. Meskipun di paragraf yang lain ketentuan PSAK juga mengatur bahwa penentuan pos-pos aset, liabilitas dan ekuitas dilakukan dengan melihat substansi yang mendasari beserta realitas ekonominya, tidak hanya berdasarkan bentuk legalnya saja.
  5. Namun demikian, meskipun marketing fee dapat diakui secara akuntansi, tetap saja otoritas pajak dapat melakukan koreksi apabila tidak memenuhi syarat kewajaran dan kelaziman usaha. Berikut diberikan beberapa contoh kondisi dimana marketing fee dapat dikoreksi:

    Contoh 1: Biaya marketing tidak dapat dibuktikan eksistensinya

    SCo di Indonesia membayar marketing fee kepada PCo di Singapore. Namun berdasarkan penelusuran buktinya, tidak ada bukti yang jelas yang dapat membuktikan bahwa jasa tersebut benar-benar telah diberikan oleh PCo kepada SCo. Misalnya kontrak, invoice, email yang membuktikan komunikasi bagaimana jasa diberikan, mekanisme pemberian jasa dan bagaimana marketing dilakukan, pendokumentasian pemberian jasa, dll.

    Contoh 2: Biaya marketing tidak memberikan nilai tambah
    Idealnya biaya dikeluarkan dalam rangka meningkatkan penjualan atau membuat efisiensi tertentu. Biaya marketing jelas dikeluarkan agar penjualan perusahaan mengalami peningkatan sebagai akibat dari semakin diketahuinya produk yang dihasilkan oleh konsumen. Oleh karena itu biaya marketing harus memiliki efek terhadap penjualan. Pertanyaan yang harus dijawab adalah: apakah dengan biaya marketing terjadi peningkatan penjualan? Jika tidak ada peningkatan penjualan, otoritas pajak akan mempertanyakan pengeluaran biaya marketing tersebut. Hal ini biasa dikenal dengan analisis economic benefit terkait biaya marketing yang telah dikeluarkan. Seringnya dalam transaksi afiliasi, salah satu anggota grup membayar biaya marketing namun manfaatnya dirasakan oleh induk usaha, atau oleh seluruh anggota grup. 

    Contoh 3: Biaya marketing tidak masuk akal
    Pengeluaran biaya marketing harus masuk akal. Jika perusahaan membayar biaya marketing namun seluruh penjualan perusahaan dilakukan kepada pihak afiliasi, maka biaya marketing tersebut tidak masuk akal. 
    Idealnya biaya marketing dibayarkan dengan metode cost plus, yaitu berapa biaya yang dikeluarkan oleh pemberi jasa untuk memberikan jasa tersebut, ditambah sejumlah margin tertentu. Biaya marketing yang dihitung dengan menggunakan persentase dari penjualan tidak masuk akal, terutama dibayarkan selama beberapa tahun sejak jasa marketing diberikan.
    Ilustrasi: PCo di Indonesia membayarkan marketing fee kepada SCo di Singapura karena SCo telah membantu PCo mendapatkan proyek minyak di Indonesia. Dalam kontrak, PCo harus membayar SCo atas biaya marketing tersebut selama 5 tahun yang nilainya 2,5% dari omset PCo setiap tahunnya. Praktik pembayaran biaya marketing yang seperti ini tidak masuk akal.

  6. Isu dalam kewajaran biaya marketing sebenarnya hanya mencakup 3 hal yang telah diuraikan di atas: apakah jasa marketing benar-benar eksis? Jika eksis, apakah memenuhi persyaratan substansial/memenuhi economic benefit test? dan jika jasa marketing memang benar-benar eksis dan memenuhi syarat substansi, berapa harga yang wajar untuk biaya marketing tersebut? Jawaban yang andal akan diperoleh dengan menanyakan: dalam kondisi sebanding, apakah pihak independen mau mengeluarkan biaya yang sama? Jika mau, berapa jumlah yang wajarnya dikeluarkan oleh pihak independen tersebut?
Jadi, hati-hati dengan marketing fee, karena bisa jadi dikoreksi oleh auditor pajak. Semoga bermanfaat. Gambar dari sini
Advertisements