BEPS Action Plan no 13 (Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting) salah satunya mengatur mengenai template pelaporan yang harus dilakukan oleh multinational enterprise (MNE) di setiap negara dimana mereka melakukan kegiatan usaha/bisnis. Template pelaporan ini disebut sebagai country-by-country report atau biasa dikenal dengan istilah CbCR.

Selanjutnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya menyebutkan bahwa dokumen penentuan harga transfer terdiri dari dokumen induk (master file), dokumen lokal (local file) dan laporan per negara (country by country report).

Laporan per negara atau CbCR merupakan salah satu dokumen penentuan harga transfer yang berisi mengenai alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha dari seluruh anggota grup usaha yang disajikan dalam tabulasi khusus sesuai dengan standar internasional dan akan dipertukarkan dengan otoritas pajak negara lain sesuai perjanjian internasional. Pada 26 Januari 2017 Indonesia telah menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) on Exchange of CbCR yang berisi mengenai perjanjian untuk mempertukarkan CbCR dengan negara lain.

Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan Entitas Induk dari suatu Grup Usaha yang memiliki peredaran bruto konsolidasi pada Tahun Pajak bersangkutan paling sedikit Rp 11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah) wajib menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan Laporan per Negara. Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan Entitas Konstituen yang Entitas Induknya merupakan subjek pajak luar negeri juga wajib menyampaikan Laporan per Negara, sepanjang negara atau yurisdiksi tempat Entitas Induk tersebut berdomisili 1) tidak mewajibkan penyampaian laporan per negara; 2) tidak memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan; 3) atau memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan, namun laporan per negara tidak dapat diperoleh pemerintah Indonesia dari negara atau yurisdiksi tersebut.

Detail mengenai tata cara pengelolaan laporan per negara diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-29/PJ/2017.

Advertisements