tax_1815371b

SAAT ini sedang ramai dibahas di media sosial, bahwa amnesti pajak merepotkan, mempersulit Wajib Pajak, bahkan amnesti pajak dinilai memaksa Wajib Pajak untuk melaporkan hartanya pada SPT Tahunan. Biar tambah ramai, tulisan ini juga akan membahas mengenai hal tersebut sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui comment blog atau email kepada saya.

Karena UU KUP lahir terlebih dahulu dibandingkan UU Pengampunan Pajak, saya akan membahasnya terlebih dahulu.

Pengertian SPT

Berdasarkan UU KUP, SPT didefinisikan sebagai surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

  1. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;

  2. penghasiian yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
  3. harta dan kewajiban; dan/atau

  4. pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan definisi di atas, jelas dapat kita ketahui bahwa fungsi SPT adalah salah satunya untuk melaporkan harta dan kewajiban. Ada atau tidaknya UU Pengampunan Pajak, Wajib Pajak memang harus melaporkan hartanya pada SPT Tahunan PPh.

Pembetulan SPT

Dengan sistem perpajakan kita yang menganut self assessment system, yakni Wajib Pajak diberikan kewenangan penuh untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan PPh terutang, mungkin saja terjadi kesalahan dalam pelaporan SPT. Oleh karena itu, UU KUP memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPT tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU KUP: Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.

Kesalahan jika dilakukan sekali adalah hal yang wajar, namun kesalahan yang dilakukan berkali-kali tidaklah wajar, karena terdapat unsur kesengajaan di sana. Oleh karena itu UU KUP pun mengancam bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Kecuali jika kesalahan tersebut dilakukan pertama kali

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Pengampunan Pajak

Pada dasarnya, UU Pengampunan Pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu. Kesalahan tersebut berupa tidak melaporkan harta yang seharusnya diungkap dan dilaporkan dalam SPT. Harta saja? Iya, harta saja. Penghasilannya? Penghasilan yang tidak dilaporkan di masa lalu, dianggap telah menjadi harta Wajib Pajak.

Bagaimana jika hartanya diperoleh dari penghasilan yang bukan objek pajak? Misalnya warisan atau hibah dari orang tua kandung? UU Pengampunan Pajak mendefinisikan harta sebagai akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi harta di atas merupakan definisi harta secara umum, tanpa melihat apakah harta tersebut diperoleh dari penghasilan yang telah dikenai pajak atau belum.

Pembetulan atau Amnesti?

Oleh karena itu, pertanyaan apakah Wajib Pajak cukup melakukan pembetulan atau ikut amnesti pajak seharusnya dapat dijawab sendiri oleh Wajib Pajak. Beberapa pertanyaan di bawah ini mungkin bisa menuntun Anda untuk menentukan apakah cukup melakukan pembetulan atau memanfaatkan momentum amnesti pajak:

1) Apakah harta tersebut sengaja tidak dilaporkan?
2) Apakah kesalahan tersebut baru terjadi pertama kali atau berulang-ulang?
3) Apakah harta tersebut diperoleh dari penghasilan yang belum dikenai pajak dan sengaja Anda tutup-tutupi?
4) Apakah tindakan yang Anda lakukan telah termasuk sebagai tindakan pidana menurut UU KUP?

Jika kebanyakan jawaban dari pertanyaan di atas adalah “Iya”, saran saya Anda silakan mengikuti amnesti pajak. Yang akan memaafkan kesalahan-kesalahan tersebut dengan syarat Anda membayar uang tebusan sesuai dengan ketentuan.

Semoga bermanfaat.

Advertisements