SEBAGAI Wajib Pajak, tentu saja program amnesti pajak merupakan kabar yang cukup menggembirakan, terutama apabila selama ini ada harta/penghasilan yang belum dilaporkan. Amnesti pajak merupakan kesempatan yang tidak tahu kapan akan datang lagi di masa depan. Namun, agak bingung juga jika ternyata harta yang belum dilaporkan berasal dari warisan/hibah yang nature-nya menurut UU PPh bukan merupakan objek pajak.

Ilustrasi

Tuan Adli, memperoleh warisan dari orang tuanya yang telah meninggal pada tahun 2013. Warisan tersebut berupa sebidang tanah di tengah kota Surakarta dengan harga pasar Rp300.000.000,-. Sampai dengan tahun 2015 Tuan Adli belum mengurus surat-surat terkait pemberian waris tersebut, sehingga dokumen yang dimiliki hanya berupa surat pernyataan/keterangan waris saja. Sejak diperoleh hingga tahun pajak 2015 Tuan Adli belum melaporkan tanah tersebut dalam SPT Tahuannnya.

Tuan Makarim memperoleh hibah berupa uang/tabungan pada tahun 2014 dari ayahnya sebesar Rp250 juta. Hibah tersebut rencananya akan dijadikan modal membangun usaha. Tidak ada akta atau surat-surat keterangan terkait hibah tersebut. Tuan Makarim belum melaporkan harta hibahan tersebut dalam SPT Tahunannya.

Pertanyaan pertama, apakah perlu Tuan Adli dan Tuan Makarim mengikuti amnesti pajak?

Baik Tuan Adli maupun Tuan Makarim dapat memanfaatkan amnesti pajak dengan membayar uang tebusan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena pada dasarnya amnesti pajak memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Wajib Pajak untuk melaporkan harta yang selama ini belum dilaporkan dalam SPT Tahunannya dalam Surat Pernyataan dan membayar uang tebusan dengan tarif tertentu.

Apakah ada alternatif lain selain mengikutu amnesti pajak?

Selain amnesti pajak, Wajib Pajak juga dapat melakukan pembetulan SPT Tahunan, dengan syarat setelah pembetulan Wajib Pajak tidak memanfaatkan amnesti pajak. Hal ini disebabkan karena Setelah Undang-Undang Amnesti Pajak diundangkan, pembetulan SPT untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dianggap tidak disampaikan. Bagaimanapun juga dengan berlakunya UU Amnesti Pajak, bukan berarti meniadakan ketentuan yang diatur dalam UU KUP, terutama mengenai pembetulan SPT.

Di sisi lain, apabila Wajib Pajak melakukan pembetulan, maka terkait hibah/warisan tersebut harus dapat dibuktikan dengan dokumen yang menunjukkan bahwa harta yang diperoleh dari hibah/warisan benar-benar bukan objek pajak yang diatur dalam UU PPh.

Advertisements