pj-3

MUNGKIN kita sering bertanya-tanya, kenapa sih kita harus lapor SPT? Istri saya sendiri pun masih menanyakan hal sejenis: jika kita sudah dipotong pajak sama pemberi kerja, mengapa harus lapor lagi? Alhasil saya harus menerangkannya kembali dari awal 🙂

Semuanya bermula dari kewajiban, hihi. Ketika kewajiban subjektif bertemu dengan kewajiban objektif, menimbulkan kewajiban baru: mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. NPWP diberikan sebagai identitas Wajib Pajak dalam sistem administrasi perpajakan. Setelah memiliki NPWP, melekat di dalamnya dua kewajiban, yaitu kewajiban bayar dan kewajiban lapor. Kewajiban bayar timbul jika memang ada pajak-pajak yang harus dibayar, sementara kewajiban lapor timbul bagi siapa saja, baik yang membayar sendiri pajaknya maupun dipotong oleh pihak lain, maupun yang tidak membayar dan tidak dipotong oleh pihak lain. Semua yang memiliki NPWP dan memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan, harus lapor SPT Tahunan.

Aktif atau tidaknya Wajib Pajak dilihat dari kegiatan pelaporan SPT dan kegiatan pembayaran pajak. Jika Wajib Pajak tidak pernah membayar pajaknya, juga tidak pernah lapor, maka sulit untuk diawasi. Oleh karena itu, ada atau tidak pajak yang harus dibayar, Wajib Pajak tetap harus melaporkan SPT-nya.

Boleh nggak sih saya tidak lapor SPT? Habisnya saya takut sama petugas pajak.
Boleh saja, jika rasa nasionalisme benar-benar sudah terkuras habis dari benak kita, hehe. Boleh saja, jika kita tidak peduli pada sistem pengawasan yang dijalankan oleh DJP. Kenapa pengawasan? Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi merupakan bentuk chross check terhadap pemotongan PPh yang telah dilakukan oleh pemberi kerja. Berikut ilustrasinya:

PT ABC memotong PPh Pasal 21 dari penghasilan Tuan Andri setiap bulannya sebesar Rp10ribu. Tuan Andri bekerja setahun penuh, sehingga PPh Pasal 21 yang seharusnya disetorkan dari penghasilan Tuan Andri kepada negara sebesar Rp120ribu. Tuan Andri melaporkan SPT-nya dengan PPh dipotong PT ABC sebesar Rp120ribu. Dikemudian hari diketahui bahwa ternyata PT ABC hanya menyetorkan PPh tersebut sebesar Rp100ribu, alias kurang Rp20ribu. Kekurangan pembayaran tersebut diketahui dari chross check data pelaporan antara PT ABC dan Tuan Andri.

Ilustrasi di atas merupakan ilustrasi sederhana mengenai sistem pengawasan yang dijalankan DJP, meski sebenarnya tidak sesederhana itu. Setidaknya ilustrasi di atas bisa memberikan gambaran betapa pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang kita lakukan berdampak besar dan penting bagi keberlangsungan pengawasan Wajib Pajak.

Boleh nggak sih saya tidak lapor SPT? Habisnya saya bete sama petugas pajak.
Boleh saja, jika ingin dikenai sanksi denda Rp100ribu. Sanksi ini akan ditagih dengan Surat Tagihan Pajak.

Ah, sanksinya kan tidak seberapa, cuma Rp100ribu
Boleh saja. Sayangnya Rp100ribu tidak sebanding jika dibandingkan dengan kebanggaan kita setelah menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, meskipun statusnya nihil. Bahkan para pekerja seks komersial di suatu negara merasa bangga, tanpa malu menyebut profesi PSK-nya, karena meskipun berprofesi sebagai seorang PSK, dia membayar dan melaporkan pajaknya dengan benar. Pajak adalah wujud bakti kita kepada negara, kebanggaan seorang anak kepada ibunya.

Yuk, lapor SPT dengan e-Filing.
Jangan lupa batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 31 Maret 2016.

Advertisements