PERNAH nggak sih, saat mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, kita bertanya-tanya, mengapa saya harus melaporkan harta saya di SPT? Lalu apa efek/pengaruh dari pelaporan harta ini bagi pelaporan pajak saya? Apa pelaporan harta ini berbahaya bagi saya dan keluarga saya? Apakah ada hubungannya antara harta yang saya laporkan dengan pajak-pajak yang saya bayar?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, kita bisa berangkat dari pengertian / definisi penghasilan di Undang-undang PPh kita:

“Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.”

Mari kita urai:

  1. penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis
    Setiap tambahan kemampuan untuk membeli/menguasai barang dan jasa merupakan penghasilan. Yang dimaksud dengan tambahan adalah jumlah neto. Misalnya pada tahun 2012 Tuan A mempunyai uang Rp2 juta, kemudian karena bekerja dan menabung dengan tekun, pada tahun 2013 jumlah uang Tuan A menjadi Rp2,5 juta. Dalam hal ini Tuan A memperoleh tambahan kemampuan untuk membeli suatu barang atau suatu jasa sebesar Rp500 ribu, sehingga Rp500 ribu adalah penghasilan Tuan A.
  2. tambahan kemampuan ekonomis tersebut diterima atau diperoleh Wajib Pajak
    Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Tuan A sebagaimana contoh di atas benar-benar telah diterima oleh Tuan A, bukan sesuatu yang masih dikhayalkan atau dijanjikan pihak lain namun belum terealisasi. Sehingga maksud dari frasa diterima atau diperoleh Wajib Pajak berarti penghasilan tersebut benar-benar telah diterima secara nyata oleh Wajib Pajak. Secara akuntansi, diakui baik dengan cash basis maupun acrual basis.
  3. baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia
    penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak merupakan penghasilan yang bersifat world wide, tanpa dibatasi 0leh batas-batas yurisdiksi kenegaraan.
  4. yang dapat dipakai untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan
    Di dalam ilmu ekonomi kita mengenal rumus Y = C + S, dimana penghasilan /pendapatan merupakan penjumlahan dari konsumsi dan tabungan masyarakat. Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak akan dipergunakan untuk konsumsi dan menabung.
  5. dengan nama dan dalam bentuk apapun
    Undang-undang PPh mengadopsi prinsip substance over form yang dipergunakan dalam akuntansi. Bahwa nama dan bentuk tidak membatasi sesuatu barang/kondisi menjadi bukan penghasilan. Yang menentukan sesuatu barang/kondisi disebut sebagai penghasilan adalah hakikat ekonomisnya, bukan nama maupun bentuknya. Oleh karena itu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak, dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun merupakan penghasilan. Contohnya, Tuan B mempunyai hutang kepada Tuan C sebesar Rp2 juta. Sudah 10 tahun Tuan B tidak juga membayar hutang tersebut karena kesulitan dana. Karena kebaikan Tuan C, pada tahun ke-11 hutang tersebut, Tuan C mengatakan dan dibuktikan dengan dokumen yang sah bahwa hutang tersebut dihapuskan, sehingga Tuan B tidak lagi mempunyai hutang kepada Tuan C. Meskipun nyata-nyata Tuan B tidak memperoleh penghasilan berupa uang, namun Tuan B memperoleh tambahan kemampuan ekonomis dari hutang yang dibebaskan. Sehingga Tuan B memperoleh penghasilan yang harus dilaporkan pajaknya sebesar Rp2 juta.

Lalu apa hubungannya definisi penghasilan tersebut dengan harta yang saya laporkan? Sudah sama-sama kita ketahui bahwa penghasilan berkaitan erat dengan harta, bahwa penambahan harta berarti terdapat penghasilan pada Wajib Pajak tersebut. Namun pengurangan jumlah harta juga bukan berarti berkurangnya penghasilan, dalam beberapa hal pengurangan harta juga berarti penghasilan bagi Wajib Pajak.

Itulah alasannya harta wajib dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Di sisi lain, dengan pelaporan harta tersebut DJP menjadi lebih mudah dalam melakukan pengawasan, terutama dengan melakukan analisis penambahan/pengurangan harta, hutang dan penghasilan.

Contoh 1.
Tuan Adhitya bekerja sebagai karyawan pada PT ABC dengan penghasilan sebesar Rp2.5 juta per bulan. Pada tahun 2012, harta-harta yang dilaporkan Tuan Adhitya berupa:

  • Rumah tinggal, diperoleh tahun 2003 dengan nilai Rp250 juta
  • Mobil, diperoleh tahun 2005 dengan nilai Rp120 juta
  • Motor, diperoleh tahun 2011 dengan nilai Rp10 juta
  • Tabungan pada akhir tahun 2012 sebesar Rp32 juta

Istri Tuan Adhitya tidak bekerja dan tidak memperoleh penghasilan apapun. Pada SPT Tahun 2013, harta-harta yang dilaporkan Tuan Adhitya berupa:

  • Rumah tinggal, diperoleh tahun 2003 dengan nilai Rp250 juta
  • Mobil, diperoleh tahun 2005 dengan nilai Rp120 juta
  • Motor, diperoleh tahun 2011 dengan nilai Rp10 juta
  • Tabungan pada akhir tahun 2013 sebesar Rp80 juta

Berdasarkan jumlah di atas, jenis harta Tuan Adhitya tidak bertambah, tetap terdiri dari rumah, mobil, motor dan tabungan. Namun, jumlah tabungan Tuan Adhitya mengalami kenaikan dari Rp32 juta menjadi Rp80 juta, atau naik sebesar Rp48 juta.

Dengan penghasilan sebesar Rp2,5 juta per bulan, atau sekitar Rp30 juta setahun, penambahan tabungan sebesar Rp48 juta dapat dianalisis sebagai berikut:

  • Tuan Adhitya menabungkan seluruh penghasilannya, dengan catatan Tuan Adhitya tidak makan dan minum sepanjang tahun. Namun analisis ini lemah, karena tidak mungkin Tuan Adhitya dan istrinya puasa sepanjang tahun, dan jumlah penghasilan selama setahun hanya Rp30 juta, bukan Rp48 juta
  • Tuan Adhitya mendapat pinjaman (baik dari bank maupun dari pihak ketiga) sebesar Rp48 juta dan pinjaman tersebut disimpan sebagai tabungan. Analisis ini masih bisa diterima, namun harus dibuktikan Tuan Adhitya dengan pelaporan hutang pada akhir tahun
  • Tuan Adhitya memperoleh hibah (baik dari orang tuanya, dari keluarga lainnya maupun dari pihak ketiga) sebesar Rp48 juta. Analisis ini dapat diterima, namun Tuan Adhitya harus melaporkan hibah tersebut pada SPT Tahunan PPh-nya, baik sebagai objek pajak maupun bukan objek pajak, tergantung dari siapa hibah tersebut diterima.

 

Contoh 2.

Tuan Adin adalah seorang pengusaha mebel di daerah Jepara, memiliki usaha dengan nama UD Kayu Agung. Pada tahun 2012 harta-harta yang dilaporkan Tuan Adin terdiri dari:

  • Rumah tinggal, yang diperoleh tahun 2000 sebesar Rp400 juta
  • Mobil, yang diperoleh tahun 2010 sebesar Rp250 juta
  • Motor, yang diperoleh tahun 2008 sebesar Rp20 juta
  • Perhiasan yang diperoleh tahun 2010 sebesar Rp100 juta
  • Tanah, yang diperoleh tahun 2007 sebesar Rp500 juta

Penghasilan bersih Tuan Adin selama tahun 2013 sebesar Rp200 juta. Istri Tuan Adin tidak memperoleh penghasilan apapun. Harta-harta yang dilaporkan Tuan Adin pada tahun 2013 adalah:

  • Rumah tinggal, yang diperoleh tahun 2000 sebesar Rp400 juta
  • Mobil, yang diperoleh tahun 2010 sebesar Rp250 juta
  • Perhiasan yang diperoleh tahun 2010 sebesar Rp100 juta

Harta-harta yang dilaporkan Tuan Adin berkurang sebanyak 2 items, yaitu motor dan tanah. Meskipun harta-harta tersebut berkurang, bukan berarti penghasilan Tuan Adin juga berkurang. Justru dengan pengurangan harta tersebut penghasilan Tuan Adin bertambah. Sehingga penghasilan yang seharusnya dilaporkan Tuan Adin pada tahun 2013 terdiri dari:

  • Penghasilan dari usaha sebesar Rp200 juta
  • Penghasilan dari keuntungan penjualan motor, sebut saja Rp2 juta
  • Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang dikenai PPh Final.

 

Semoga bermanfaat.

 

 

Advertisements