SESUAI dengan amanat Pasal 23 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ/2015 paling lambat bulan Januari 2016 ini pemberi kerja harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap atau penerima pensiun berkala. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 tersebut sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-14/PJ/2013 berupa formulir 1721 A1 bagi pegawai swasta atau formulir 1721 A2 bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/POLRI.

Banyak pemberi kerja yang kerepotan saat membuat bukti pemotongan tersebut, selain karena pegawainya berjumlah banyak, juga dikarenakan kebanyakan tidak mengerti cara mengisi dan membuat formulir tersebut. Meski sudah disediakan di e-SPT PPh Pasal 21, namun tetap saja pembuatan bukti pemotongan tersebut merepotkan dan mungkin menyedihkan jika pemberi kerjanya baper (halah).

Untuk membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 (selanjutnya disebut Bukti Potong 1721 A1/A2), beberapa rules di bawah ini harus diketahui oleh pemberi kerja:

  1. Bukti Potong 1721 A1/A2 hanya diberikan kepada pegawai tetap saja, sedangkan pegawai tidak tetap dan bukan pegawai tidak perlu dibuatkan;
  2. Bukti Potong 1721 A1/A2 merupakan bukti pemotongan PPh Pasal 21 selama 1 tahun pajak atau selama pegawai tetap tersebut bekerja pada pemberi kerja selama tahun pajak yang bersangkutan;
  3. Bukti Potong 1721 A1/A2 akan dipergunakan oleh pegawai tetap tersebut untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi;
  4. Sesuai amanat PER-32/PJ/2015, pemberi kerja harus membuat bukti potong 1721 A1/A2 paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

Mungkin langkah-langkah di bawah ini bisa membantu pemberi kerja dalam membuat Bukti Potong 1721 A1/A2 tahun 2015:

    1. Buatlah daftar pegawai tetap selama tahun pajak 2015. Bila perlu lengkapi dengan data-data yang lain, misalnya nomor induk pegawai, NPWP, NIK/No Paspor, alamat, jenis kelamin, jabatan, dan kode negara dalam hal karyawan tersebut merupakan karyawan asing
    2. Lengkapi data di atas dengan status PTKP. Status PTKP harus dibuktikan dengan surat pernyataan jumlah tanggungan keluarga yang telah diserahkan pada awal tahun kalender
    3. Lengkapi data di atas dengan tanggal karyawan mulai bekerja untuk menentukan berapa lama karyawan tersebut memperoleh penghasilan dari pemberi kerja
      toni2
    4. Setelah membuat daftar seperti di atas, pemberi kerja dapat merekap penghasilan yang telah dibayarkan dari bulan Januari Hingga Desember untuk masing-masing pegawai
      toni3
    5. Setelah dibuat daftar sebagaimana di atas, pemberi kerja dapat mulai membuat bukti potong 1721 A1/A2 baik secara manual maupun menggunakan e-SPT. Tentu saja apabila pemberi kerja menggunakan e-SPT akan menjadi lebih mudah.

Sebelum mulai membuat bukti potong 1721 A1/A2, beberapa hal di bawah ini perlu diketahui oleh pemberi kerja:

  1. Format nomor bukti potong 1721 A1 adalah 1.1-mm.yy-xxxxxxx dengan mm adalah masa pajak dibuatnya bukti potong, yy adalah 2 digit tahun pajak, dan xxxxxxx diisi dengan nomor urut bukti potong, contohnya: 1.1-12.15-0006578. Sedangkan untuk format nomor bukti potong 1721 A2 diawali dengan 1.2-mm.yy-xxxxxxx, contoh 1.2-12.15-0006579
  2. Masa perolehan penghasilan diisi dengan mm-mm yang menunjukkan dari bulan apa sampai dengan bulan apa karyawan tersebut bekerja, misalnya karyawan bekerja dari bulan Januari sampai Desember ditulis 01-12, karyawan bekerja dari Agustus hingga Desember ditulis 08-12
  3. Identitas pemotong diisi dengan identitas yang menandatangani bukti potong tersebut.

Semoga bermanfaat.

Advertisements