PT JAKA TINGKIR merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa teknik berupa pemberian informasi kepada pihak ketiga, dan memiliki usaha sampingan berupa jasa percetakan. PT Jaka Tingkir sudah beroperasi komersial sejak tahun 2010. Peredaran bruto usaha PT Jaka Tingkir selama tahun 2013 di bawah Rp4,8 M sehingga selama tahun 2014 menggunakan mekanisme PP No 46 tahun 2013 dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ternyata setelah dihitung-hitung berdasarkan pembukuan yang dilakukan, peredaran bruto usaha PT Jaka Tingkir selama tahun 2014 di atas Rp4,8 M sehingga pada tahun 2015 ini PT Jaka Tingkir tidak boleh lagi menggunakan PP No 46 Tahun 2013 (Harus kembali menggunakan mekanisme PPh berdasarkan tarif umum UU PPh). Bagaimana cara PT Jaka Tingkir memenuhi kewajiban perpajakannya di tahun 2015 ini?

Pelaporan PPh Tahun 2014 di SPT Tahunan PPh Badan PT Jaka Tingkir
Misalnya selama Januari-Desember 2014 PT Jaka Tingkir memiliki peredaran usaha Rp5,6 M dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian Jumlah
1 Peredaran Usaha (Jasa Teknik) 5.000.000.000,-
2 Harga Pokok Penjualan 3.000.000.000,-
3 Biaya Usaha Lainnya 1.000.000.000,-
3.a Penghasilan Neto dari Usaha (1-2-3) 1.000.000.000,-
4 Penghasilan dari luar usaha (Jasa Percetakan) 600.000.000,-
5 Biaya dari Luar Usaha 400.000.000,-
5.a Penghasilan Neto dari Luar Usaha (4-5) 200.000.000,-
5.b Jumlah Penghasilan Neto (3a + 5a) 1.200.000.000,-

Selama tahun 2014 PT Jaka Tingkir sudah melakukan pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) sesuai PP No 46 tahun 2013 sebesar Rp5,6 M x 1% = Rp56.000.000,- Maka cara melaporkannya di SPT Tahunan adalah sebagai berikut:
1. Melaporkan PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang telah dibayar pada formulir 1771-IV Bagian A PPh Final, di angka 14, dengan menuliskan: PENGHASILAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU sebagai berikut:

No Jenis Penghasilan Dasar Pengenaan Pajak Tarif (%) PPh Terutang
14 PENGHASILAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU 5.600.000.000,- 1 56.000.000,-

2. Melaporkan seluruh penghasilan dan beban yang dikeluarkan selama tahun 2014 pada formulir 1771-I sebagai berikut:

No Uraian Rupiah
1 PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI
a. PEREDARAN USAHA 1a 5.000.000.000,-
b. HARGA POKOK PENJUALAN 1b 3.000.000.000,-
c. BIAYA USAHA LAINNYA 1c 1.000.000.000,-
d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a – 1b – 1c) 1d 1.000.000.000,-
e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA 1e 600.000.000,-
f. BIAYA DARI LUAR USAHA 1f 400.000.000,-
g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e – 1f) 1g 200.000.000,-
h. JUMLAH (1d + 1g) 1h 1.200.000.000,-
2 PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5)
2 0
3 JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) 3 1.200.000.000,-
4 PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK 4 1.200.000.000,-
5 PENYESUAI FISKAL POSITIF Tidak perlu diisi
6 PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF Tidak perlu diisi
7 FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO Tidak perlu diisi jika tidak ada
8 PENGHASILAN NETO FISKAL (3 – 4 – 5m – 6e – 7b) 8 0

Penghasilan neto selama tahun 2014 dimasukkan kembali sebagai pengurang penghasilan neto pada angka 4, sehingga di akhir tahun PT Jaka Tingkir tidak lagi dikenai PPh Pasal 29.

Langkah nomor 1 dan 2 di atas hanya perbedaan dalam pengisian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan mekanisme PPh Final Pasal 4 ayat (2) sesuai PP No 46 tahun 2013, sedangkan pengisian formulir dan bagian-bagian yang lainnya tetap sama.

Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2015
Mengingat pada tahun 2015 PT Jaka Tingkir tidak boleh lagi menghitung pajaknya dengan menggunakan PP No 46 tahun 2013, maka yang harus dilakukan PT Jaka Tingkir di tahun 2015 adalah:
1) Bulan Januari 2015
Pada bulan Januari 2015 PT Jaka Tingkir masih harus melunasi PPh Final Pasal 4 ayat (2) sesuai PP No 46 tahun 2013 atas peredaran usaha bulan Desember 2014.
2) Bulan Februari 2015
Pada bulan Februari 2015, sesuai dengan petunjuk yang diberikan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.03/2013 bahwa PT Jaka Tingkir harus menghitung angsuran PPh Pasal 25 masa Januari sampai Desember 2015 dengan cara sebagai berikut:
Misalnya pada bulan Januari, peredaran usaha PT Jaka Tingkir sebesar Rp200.000.000,- dengan biaya-biaya yang dikeluarkan Rp150.000.000,-. Pajak yang dipotong pihak lain Rp51.000.000,- maka penghitungan angsuran untuk bulan Januari s.d. Desember adalah:

No Uraian Jumlah
1 Penghasilan bruto sebulan 200.000.000,-
2 Biaya-biaya 150.000.000,-
3 Penghasilan neto sebulan 50.000.000,-
4 Penghasilan Neto sebulan disetahunkan 600.000.000,-
5 PPh Terutang (12,5% x Rp600.000.000,-) 75.000.000,-
6 Pajak yang dipotong pihak lain 51.000.000,-
7 PPh Kurang Bayar 24.000.000,-
8 Angsuran PPh Pasal 25 Januari-Desember 2015
(1/12 x Rp24.000.000,-)
2.000.000,-

Semoga bermanfaat.

Advertisements