PPh Pasal 4 ayat (2) kita kenal sebagai PPh yang bersifat final. Artinya, PPh yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan sebagai pengurang PPh Pasal 29 di akhir tahun. Oleh karena itu penghasilan yang sudah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) pun dilaporkan dalam lampiran tersendiri dan dikoreksi dari pelaporan penghasilan neto fiskal dalam SPT Tahunan PPh.

Jenis penghasilan yang dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) diantaranya:

Uraian Tarif Dasar Hukum
Penghasilan dari sewa tanah dan/atau bangunan 10% x jumlah bruto nilai persewaan PP No 5/2002, KEP 227/PJ/2002
Penghasilan dari Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 5% x jumlah bruto nilai pengalihan atau 1% x jumlah bruto nilai pengalihan (RS/RSS) PP 48/1994, PP 71/2008
Penghasilan dari jasa konstruksi sesuai PP 51/2008 PP 51/2008 jo PP 40/2009
Penghasilan dari penjualan saham yang dilakukan di bursa efek 0,1% x jumlah bruto nilai transaksi dan tambahan 0,5% x nilai saham untuk saham pendiri PP 41/1994 jo PP 14/1997
Penghasilan berupa bunga/diskonto obligasi 15% x jumlah bruto bunga/diskonto untuk WPDN dan 20% untuk WPLN PP 16/2009
Penghasilan dari bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 20% x diskonto SPN PP 27/2008
Penghasilan Deviden yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri 10% x jumlah bruto deviden PP 19/2009
Bunga simpanan koperasi yang dibayarkan kepada anggota koperasi orang pribadi 0% x bunga simpanan sampai dengan Rp240.000,- dan 10% x bunga simpanan di atas Rp 240.000,- PP 15/2009
Pendapatan berupa bunga deposito dan tabungan serta sertifikat bank indonesia (SBI) 20% x jumlah bruto bunga PP 131/2000
Penghasilan berupa hadiah undian 25% x jumlah bruto nilai hadiah PP 132/2000
Penghasilan dari penjualan saham milik modal ventura 0,1% x jumlah bruto nilai transaksi PP 4/1995
Penghasilan usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu 1% x peredaran usaha setiap bulan setiap tempat kegiatan usaha PP 46/2013

Mengingat PPh Pasal 4 ayat (2) ini bersifat final, maka tidak dapat dijadikan sebagai uang muka pajak dalam pencatatannya. Oleh karena itu PPh Pasal 4 ayat (2) dicatat sebagai beban bagi pihak yang dipotong dan dicatat sebagai utang bagi pihak yang memotong apabila prosedur yang harus dilakukan adalah dipotong dan memotong. Namun apabila sifatnya setor sendiri, maka dicatat sebagai utang oleh yang bersangkutan.

Contoh:
PT Surya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi (memiliki SIUJK) dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada bulan Januari 2015 memberikan jasa perbaikan kepada PT Matahari dengan nilai kontrak Rp100.000.000,-.
Atas transaksi ini PT Surya memungut PPN 10% dan PT Matahari memotong PPh Pasal 4 ayat (2) atas pelaksana konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil sebesar 2%.

Jurnal yang dibuat PT Surya adalah:

Uraian Debit Kredit
Kas 108.000.000,-
PPh Pasal 4 ayat (2) 2.000.000,-
       PPN Keluaran 10.000.000,-
       Pendapatan 100.000.000,-

Jurnal yang dibuat oleh PT Matahari adalah:

Uraian Debit Kredit
Beban Jasa Konstruksi 100.000.000,0
PPN Masukan 10.000.000,-
      Utang PPh Pasal 4 ayat (2) 2.000.000,-
      Kas 108.000.000,-

Semoga bermanfaat.

Advertisements