PPh Pasal 23 sebagaimana kita ketahui diatur dalam Pasal 23 UU PPh, yaitu UU No 36 tahun 2008. PPh Pasal 23 adalah PPh yang dikenakan atas penghasilan-penghasilan sebagaimana disebut dalam Pasal 23 UU PPh kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau BUT. Tarif PPh Pasal 23 terbagi menjadi dua jenis, yaitu 15% dan 2%.

PPh Pasal 23 dengan tarif 15% dikenakan atas penghasilan-penghasilan di bawah ini:
a. dividen
b. bunga
c. royalti
d. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21

Sedangkan PPh Pasal 23 dengan tarif 2% dikenakan atas penghasilan-penghasilan di bawah ini:
a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh final Pasal 4 ayat (2)
b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Mengingat PPh Pasal 23 bersifat positif list, maka jasa lain sebagaimana dimaksud di atas juga kemudian diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 244/PMK.03/2008. Jenis jasa lain tersebut terdiri dari:
a. jasa penilai (appraisal)
b. jasa aktuaris
c. jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
d. jasa perancang (design)
e. jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh BUT
f. jasa penunjang di bidang penambangan migas
g. jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas
h. jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
i. jasa penebangan hutan
j. jasa pengolahan limbah
k. jasa penyedia tenaga kerja (outsourching services)
l. jasa perantara dan/atau keagenan
m. jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI, dan KPEI
n. jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
o. jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara
p. jasa mixing film
q. jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan
r. jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
s. jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
t. jasa maklom
u. jasa penyelidikan dan kemanan
v. jasa penyelenggara kegiatan atau event organizeri
w. jasa pengepakan
x. jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
y. jasa pembasmian hama
z. jasa kebersihan atau cleaning service
aa. jasa katering atau tata boga

Pemotongan PPh Pasal 23 bersifat tidak final, sehingga bisa dikreditkan terhadap PPh terutang pada SPT Tahunan PPh sebagaimana diatur di Pasal 28 UU PPh. Sehingga pada saat dipotong, diperlakkan sebagai uang muka; dan bagi pihak yang memotong dianggap sebagai utang. Berikut contoh kasus untuk menggambarkan akuntansi PPh Pasal 23:

Pada tanggal 1 Januari 2015 PT Ibu membayar jasa konsultasi yang dilakukan oleh PT Ayah sebesar Rp20.000.000,-
Atas transaksi ini PT Ayah akan memungut PPN sebesar 10% x Rp20.000.000,- = Rp2.000.000,- dan PT Ibu akan memungut PPh Pasal 23 sebesar 2% x Rp20.000.000,- = Rp400.000,-

Jurnal yang dibuat oleh PT Ibu:

Uraian Debit Kredit
Beban Jasa Konsultasi 20.000.000 ,-
 PPN Masukan 2.000.000,-
         Utang PPh Pasal 23 400.000,-
         Kas 21.600.000,-

Jurnal yang dibuat oleh PT Ayah adalah:

Uraian Debit Kredit
 Kas 21.600.000,-
 Uang Muka PPh Pasal 23 400.000,-
         PPN Keluaran 2.000.000,-
          Penjualan 20.000.000,-

Semoga bermanfaat.

Advertisements