Beberapa hari terakhir ini, terutama berdekatan dengan batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, banyak pemberi kerja yang menanyakan mengenai karyawan yang penghasilannya dalam satu tahun pajak di bawah PTKP, apakah harus diterbitkan 1721 A1/A2? Berikut saya coba uraikan penjelasannya.

Salah satu hal yang harus dilakukan oleh pemberi kerja terkait dengan penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan adalah memotongPPh Pasal 21. Hal ini terkait dengan Indonesia yang menganut sistem hybrid (withhodling tax) dalam pelaksanaan ketentuan perpajakannya. Berdasarkan PPh Pasal 21 yang dipotong tersebut pemberi kerja harus menerbitkan bukti potong.

Bukti pemotongan adalah bukti bahwa telah dilakukan pemotongan pajak. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 artinya bukti bahwa telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 merupakan bukti bahwa telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, dst. Dalam hal karyawan tersebut adalah pegawai tetap, maka bukti pemotongan PPh Pasal 21 berupa formulir 1721 A1 untuk pegawai swasta maupun 1721 A2 untuk pegawai negeri/anggota TNI/Polri. Sedangkan dalam hal pemotongan tersebut dilakukan terhadap pegaawai tidak tetap, maka menggunakan bukti pemotongan tidak final (Form 1721-VI).

Di sini kita hanya akan membahas bukti potong terhadap pegawai tetap, yaitu berupa formulir 1721 A1 maupun 1721 A2.

Dalam hal penghasilan karyawan dalam satu tahun pajak tidak lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), artinya tidak akan ada PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh karyawan tersebut. Artinya, perusahaan tidak akan melakukan pemotongan apapun. Pertanyaannya, apabila tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong, apakah masih perlu diterbitkan Bukti Potong 1721 A1/A2?

Jawabannya Ya. Pemberi Kerja tetap harus menerbitkan Bukti Potong 1721 A1/A2 meskipun penghasilan karyawan dalam satu tahun pajak tidak melebihi PTKP. Hal ini diatur di Pasal 23 Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-31/PJ/2012, yang berbunyi:

Pasal 23

(1) Pemotong PPh Pasal 21 an/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir

(2) Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember, bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja

(3) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotongan PPh Pasal 21 selain Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta bukti pemotongan PPh Pasal 26 setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal 26

Perhatikan dengan saksama bunyi ayat (1) dan ayat (3). Pada ayat 1 dijelaskan bahwa bukti potong harus diterbitkan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, sedangkan pada ayat (3) disebutkan bahwa bukti potong PPh pasal 21 diterbitkan atas pemotongan PPh Pasal 21 selain pegawai tetap. Artinya, untuk pegawai tetap, bukti potong berupa 1721 A1/A2 tetap harus diterbitkan meskipun penghasilannya dalam satu tahun pajak tidak melebihi PTKP karena di pasal 23 ayat (1) tersebut disebutkan atas penghasilan yang diterima. Sedangkan untuk pegawai tidak tetap, bukti potong PPh Pasal 21 (Formulir 1721-VI) hanya diterbitkan apabila ada pemotongan pajak, apabila tidak ada maka tidak perlu diterbitkan.

Semoga bermanfaat.

Advertisements